Kalkulator Gaji Bersih: Take Home Pay Setelah Pajak & BPJS
Ditulis oleh Cholilurrohman, S.T., ditinjau oleh Fitria Aulia, S.H.
Gaji bersih adalah gaji yang benar-benar Anda terima setelah dipotong BPJS Kesehatan (1%), BPJS Ketenagakerjaan (JHT 2% dan JP 1%), serta PPh 21. Untuk gaji bruto Rp10 juta dengan status lajang, gaji bersihnya sekitar Rp9,37 juta per bulan. Isi gaji dan status Anda untuk melihat rinciannya.
Cara menggunakan
- Masukkan gaji bruto Anda per bulan.
- Pilih status pernikahan Anda.
- Isi jumlah tanggungan.
- Kalkulator memotong BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PPh 21.
- Lihat gaji bersih (take home pay) yang Anda terima.
Cara menghitung
Gaji bersih dihitung dari gaji bruto dikurangi potongan wajib pekerja. Iuran JHT dan JP juga menjadi pengurang saat menghitung PPh 21. Rumusnya:
Lihat rumus dan keterangan simbol
Bersih = bruto − BPJS Kes 1% − JHT 2% − JP 1% − PPh 21- BPJS Kesehatan = 1% dari gaji (dibatasi upah Rp12 juta)
- JHT = Jaminan Hari Tua 2% dari gaji
- JP = Jaminan Pensiun 1% (dibatasi batas upah)
- PPh 21 = pajak penghasilan progresif setelah PTKP
Contoh perhitungan
Gaji Rp10.000.000 (status TK/0) dipotong BPJS Kesehatan Rp100.000, JHT Rp200.000, JP Rp100.000, dan PPh 21 Rp235.000. Total potongan Rp635.000, sehingga gaji bersihnya Rp9.365.000 per bulan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Sumber & metodologi
- DJP (UU HPP & PMK 168/2023)
- BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan
- Metodologi umum: cara kami menghitung.
Kalkulator terkait
Penulis & peninjau
Ditulis oleh

Cholilurrohman, S.T., adalah pendiri dan editor KalkuPintar. Sarjana Teknik Sipil ini menyusun dan memelihara setiap kalkulator agar memakai rumus serta tarif dari sumber resmi terbaru dan tetap mudah dipahami, dengan perhatian khusus pada kalkulator bangunan dan estimasi material.
Fokusnya pada akurasi angka, kejelasan penyajian, dan pembaruan berkala mengikuti perubahan peraturan.
Ditinjau oleh

Fitria Aulia, S.H., adalah Sarjana Hukum yang meninjau kalkulator pajak, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial di KalkuPintar.
Ia memastikan istilah dan dasar hukum yang dipakai selaras dengan peraturan yang berlaku.