Apa itu program KRIS?

KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar adalah rencana penyeragaman kelas rawat inap menjadi satu standar, menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. Saat ini KRIS masih dalam masa transisi dan besaran iuran tunggalnya belum ditetapkan resmi, sehingga iuran sementara masih mengikuti kelas.

Kenapa seluruh keluarga harus didaftarkan?

BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh anggota dalam satu kartu keluarga didaftarkan pada kelas yang sama. Karena itu total iuran mandiri adalah iuran per kelas dikalikan jumlah anggota keluarga yang terdaftar.

Bagaimana iuran untuk pekerja penerima upah?

Iuran pekerja penerima upah sebesar 5% dari gaji, dengan pembagian 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dipotong dari gaji pekerja. Dasar perhitungannya dibatasi maksimal Rp12 juta, jadi gaji di atas itu tetap dihitung dari Rp12 juta.

Kalkulator Iuran BPJS Kesehatan 2026: Mandiri & Pekerja

Ditulis oleh Cholilurrohman, S.T., ditinjau oleh Fitria Aulia, S.H.

Iuran BPJS Kesehatan mandiri per orang per bulan adalah Rp150 ribu (kelas 1), Rp100 ribu (kelas 2), dan Rp35 ribu (kelas 3). Untuk pekerja, iurannya 5% dari gaji, dengan 1% dipotong dari gaji Anda dan 4% dibayar perusahaan. Pilih status Anda di bawah untuk menghitung.

Diperbarui 15 Januari 2026Ditinjau Fitria Aulia, S.H.

Status kepesertaan

Kelas

Iuran per orang: Kelas 1 Rp150rb, Kelas 2 Rp100rb, Kelas 3 Rp35rb.

Jumlah anggota keluarga

Semua anggota keluarga di kartu keluarga wajib didaftarkan pada kelas yang sama.

Total iuran per bulan

Contoh

Rp 450.000

Angka contoh dari nilai bawaan. Ubah input untuk melihat hasil Anda.

Iuran kelas 1 per orang: Rp 150.000
Jumlah anggota: 3 orang

Bagikan hasil

Cara menggunakan

Pilih status kepesertaan: mandiri atau pekerja penerima upah.
Untuk mandiri, pilih kelas dan jumlah anggota keluarga.
Untuk pekerja, masukkan gaji bulanan Anda.
Lihat total iuran, termasuk bagian yang dibayar perusahaan bagi pekerja.
Bagikan atau catat hasilnya.

Cara menghitung

Iuran BPJS Kesehatan berbeda antara peserta mandiri dan pekerja. Peserta mandiri membayar tarif tetap per kelas untuk setiap anggota, sedangkan pekerja membayar persentase dari gaji:

Lihat rumus dan keterangan simbol

Mandiri: iuran kelas × anggota · Pekerja: 5% gaji (1% potong + 4% perusahaan)

kelas 1 / 2 / 3 = Rp150.000 / Rp100.000 / Rp35.000 per orang
pekerja = 1% dipotong dari gaji, 4% dibayar perusahaan
batas upah = dasar iuran pekerja maksimal Rp12 juta

Contoh perhitungan

Peserta mandiri kelas 1 dengan 3 anggota keluarga membayar Rp150.000 × 3 = Rp450.000 per bulan. Sedangkan pekerja bergaji Rp10.000.000 dipotong 1% = Rp100.000 dari gajinya, dan perusahaan menambah 4% = Rp400.000.

Pertanyaan yang sering diajukan

Untuk peserta mandiri, iuran per orang per bulan adalah Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp35.000 untuk kelas 3. Angka kelas 3 sudah termasuk bantuan pemerintah. Iuran ini berlaku sejak 2021 sesuai Perpres 63/2022.

Sumber & metodologi

BPJS Kesehatan (Perpres 64/2020 & 63/2022)
Metodologi umum: cara kami menghitung.

Hasil ini hanya estimasi berdasarkan angka yang Anda masukkan, bukan nasihat keuangan atau penawaran resmi. Untuk keputusan penting, konsultasikan dengan pihak resmi terkait.

Kalkulator terkait

Penulis & peninjau

Ditulis oleh

Cholilurrohman, S.T.

Pendiri & Editor KalkuPintar

Cholilurrohman, S.T., adalah pendiri dan editor KalkuPintar. Sarjana Teknik Sipil ini menyusun dan memelihara setiap kalkulator agar memakai rumus serta tarif dari sumber resmi terbaru dan tetap mudah dipahami, dengan perhatian khusus pada kalkulator bangunan dan estimasi material.

Fokusnya pada akurasi angka, kejelasan penyajian, dan pembaruan berkala mengikuti perubahan peraturan.

Teknik sipil & estimasi bangunanPajak penghasilanKredit & KPRBPJSPerencanaan keuangan

Ditinjau oleh

Fitria Aulia, S.H.

Peninjau Hukum & Pajak

Fitria Aulia, S.H., adalah Sarjana Hukum yang meninjau kalkulator pajak, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial di KalkuPintar.

Ia memastikan istilah dan dasar hukum yang dipakai selaras dengan peraturan yang berlaku.

Hukum pajakKetenagakerjaanJaminan sosial (BPJS)Kepatuhan regulasi